Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19
DOI:
https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.4017Keywords:
Empiris / TinjauanAbstract
This study aims to analyze the financial performance of the East Java Provincial Government before and during the Covid-19 pandemic. The object of this research is the Regional Government in East Java. This study uses a comparative quantitative research approach. The type of data used is documentary data and the data source used is secondary data. The population used in this study were 38 LKPDs in East Java Province which had been audited by the East Java BPK and statistical data from the East Java BPS. While the sampling technique using a saturated sampling technique. The data analysis technique used is descriptive statistics, normality test and different test. Based on the data analysis carried out, it was concluded that there were significant differences in financial independence, financial flexibility, operational solvency and no significant differences in short-term solvency, long-term solvency, solvency services of the East Java Provincial Government before and during the Covid-19 pandemic.
References
Fatmawati, T. O. (2020). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9(4), 1-20.
Fazlurahman, F., Fatriananda, C., & Jauhari, R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Sebelum Dan Setelah Mendapatkan Opini WTP Dari BPK. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 11(1), 56-62.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25.
Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Habibi, K. A., Imtikhanah, S., & Hidayah, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Neraca, 17(1), 122-147.
Hermana, D., Ulumudin, A., Yudiardi, Y. (2019). Kebijakan Publik. Garut: Universitas Garut.
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentamh Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaam Barang Dan Jasa.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencama Nasional Non Alam.
Maizunati, N,A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan, 15(2), 141-162.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Mustari, Nuryanti. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT Leutika
Nouvelitera.
Nurabiah. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Aplikasi Akuntansi, 3(1), 67-100.
Nuraini, F., Andi, K., Amelia, Y., & Dharma, F. (2019). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 24(1), 23-35.
Nurhayati, N., Rizani, F., & Kadir. (2019). Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jurnal InFestasi, 15(1), 67-82.
Oktavian, D. N. D., & Astuti, P. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017-2018. Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi 2020, 5(1), 145-151.
Onibala, A., Rostinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-
19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 22(2), 67-89.
Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Edisi Revisi 2021 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Priyanto, Duwi. (2014). SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Prasetyo, Bambang. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Putra, B. P., & Hidayah, R. U. (2020). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Pemekaran Daerah Sumatera Selatan. Journal of Economic, Business and accounting, 4(1), 19-26.
Siregar, Syofian. (2019). Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sujarweni, F, W. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PT Pustaka Baru. Sugiyono. (2002). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Alfabeta.
Sugotro, W., Paramita, P. D., & Suprijanto, A. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintahan Kota Semarang Tahun 2011- 2016. Journal of Accounting, 4(4), 1-20.
Sumitro. (2020). Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Jawa Timur. Jurnal Mitra Manajemen, 4(10), 1472- 1485.
Tarmizi, R., Khairudin, & Jayadi, A. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah kota Bandar Lampung Sebelum dan Setelah Memperoleh Opini WTP. Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 5, 71-90.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Yati, I. R & Asmara J, A. (2020). Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun 2015-2017. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. 5(2), 297-306.